UN Sanction Regimes and Violent Conflict

Tulisan ini didasarkan atas tulisan dari Chantal de Jonge Oudraat mengenai konflik kekerasan dan penerapan sanksi yang dimuat dalam buku Turbulence Peace: The Challenges of Managing International Conflict, Whasington. D.C: USIP. 2001. Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) sebagai salah satu organisasi internasional bertujuan untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam mencapai tujuan tersebut, PBB menggunakan penerapan sanksi terhadap negara-negara yang melakukan pelanggaran dan tindak kekerasan baik dalam wilayahnya maupun diluar wilayah negara tersebut.
Berdasarkan piagam PBB Bab VII, dewan keamanan diberi wewenang untuk mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan keputusannya. Dewan Keamanan bisa mengenakan embargo dan sanksi atau mengesahkan pengerahan kekuatan untuk memastikan bahwa mandatnya terpenuhi. Sanksi-sanksi tersebut dapat mencakup sanksi ekonomi dan perdagangan secara meneyeluruh atau tindakan yang lebih spesifik. .
Sanksi ekonomi adalah instrument non-militer yang memebatasi atau menahan pertukaran ekonomi internasional dalam sebuah negara atau kelompok non-pemerintah, dengan tujuan untuk mempengaruhi sistem politik maupun militer suatu pemerintah atau kelompok. Sejak tahun 1989, PBB telah menerapkan atau menjatuhakan 16 sanksi ekonomi. Beberapa diantaranya adalah Irak, Yugoslavia, Haiti, Libya dan negara lainnya
Penerapan sanksi ekonomi bertujuan untuk menarik pembuat keputusan dalam suatu negara yang akan dikenakan sanksi untuk mengurangi aksinya atau dengan kata lain sebagai alat atau cara untuk melaksanakan tekanan terhadap suatu negara supaya patuh terhadap tujuan yang telah ditentukan oleh Dewan Keamanan PBB tanpa menggunakan kekerasan.
Sebagaian para ahli menaruh anggapan yang pesimis terhadap penerapan sanksi ekonomi terhadap suatu negara. Karena dari banyak kasus, sanksi ekonomi yang dijatuhkan pada suatu negara tidak berhasil membawa perubahan dalam sifat politik. Contohnya adalah Iraq yang mendapat sanksi ekonomi tentang larangan ekspor minyak. Namun sanksi yang diterima Iraq tidak mampu mempengaruhi sifat dan sistem politik dinegara tersebut dibawah kepemimpinan Saddam Hussein untuk keluar dari Kuwait.
Sanksi ekonomi dapat dibagi menjadi dua, yaitu
1. Sanksi ekonomi komprehensif ( menyeluruh )
Sanksi ekonomi yang diterapkan secara menyeluruh meliputi semua aspek ekonomi. Pada dasarnya sanksi ini selalu merusak implikasi kemanusiaan dan sulit untuk diterapkan sepanjang waktu. Sanksi ekonomi komprehensif pernah dijatuhkan terhadap negara Irak (1990), Federal Republic of Yugoslavia (1992), Haiti (1994) dan Bosnia (1994)
2. Sanksi ekonomi parsial ( sebagian )
Merupakan sanksi ekonomi yang hanya mencakup satu atau beberapa aspek saja, seperti larangan ekspor minyak. Sanksi ekonomi pernah dijatuhkan terhadap Libya (1992), Angola (1993), Sudan (1996), Taliban (1999) dan dua kali dijatuhkan terhadap Haiti (Juni dan Oktober1993) dan Siera Leone (1997, 2000)
Selain itu, sanksi ekonomi juga dapat berupa penerapan sanksi financial dan embargo senjata. Penerapan sanksi finansial dapat dilakukan dengan membekukan asset individu atau kelompok yang terdapat diluar negeri dan melarang transaksi keuangan dalam bentuk kerjasama dan individu. Sementara embargo senjata adalah bentuk lain ( khusus) dalam sanksi ekonomi. Objek utama embargo senjata bukan untuk memperburuk kondisi ekonomi tetapi hanya menunda akses. Embargo senjata dijatuhkan untuk membatasi kemampuan militer sehingga mencegah peningkatan konflik. Dalam banyak kasus, embargo senjata adalah bagian dari sanksi ekonomi yang lebih besar
Sebuah sanksi, baik itu sanksi ekonomi komprehensif, parsial , finanasial maupun embargo senjata dijatuhkan melalui persetujuan Dewan Keamanan PBB, terutama yang memiliki hak veto. Sanksi ekonomi yang akan dijatuhkan pada suatu negara terlebih dahulu dikaji atau ditafsirkan aspek aspek pendukungnya. Apakah sanksi tersebut memang dapat berjalan efektif. Oleh karena itu perlu adanya kajian mengenai karakteristik ekonomi dan politik dari negara target. Adapaun karakteristik ekonomi tersebut seperti, kondisi dan perkembangan perekonomian, ketergantungan perdagangan luar negeri dan volume asset di luar negeri. Sanksi ekonomi akan rentan terhadap negara target yang memiliki ketergantungan yang sangat besar akan ekspor maupun impor terhadap negara lain. Sanksi akan efektif disuatu negara jika masyarakat negara tersebut lebih banyak menggunakan tenaga modal dari pada pekerja. Jumlah asset diluar negeri ( pada bank dan institusi keuangan internasiona) membuat suatu negara lebih rentan terhadap sanksi keuangan.
Selain karakteristik ekonomi, terdapat juga karakteristik sosial politik yang menjadi kunci keektifan sanksi adalah tipe masyarakat, kepaduan atau integrasi etnis yang beragam, rejim politik dan kekuatan oposisi. Suatu sanksi akan lebih efektif jika diterapkan dalam negara target yang memiliki keberagaman ( heterogenitas ) dibandingkan negara yang memiliki penduduk yang homogoen. Akan tetapi hal tersebut tidak akan jadi masalah apabila terdapat unsur persatuan yang kuat dalam integrasi masyarakat yang heterogen tersebut. Suatu rezim politik yang diterapkan oleh sebuah negara juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan efektivitas suatu sanksi. Negara dengan sistem politik yang demokrasi lebih rentan terhadap sanksi jika dibandingkan dengan negara dengan rezim otoriter.
Penerapan sebuah sanksi dibawah kondisi yang terjamin dapat membawa perubahan politik secara efektif. Jika penerapan sanksi tidak berhasil dalam menimbulkan akibat akibat politis, dapat digunakan dua alternative yakni dengan memberikan atau menjanjikan keringanan jika negara target tersebut bersedia melakukan kerjasama dan dengan menggunakan kekuatan militer sebagai ancaman maupun sebagai alat penekan
Dalam bidang kajian organisasi dan administrasi internasioanl penjatuhan dan penerapan sanksi merupakan tugas dan tanggung jawab PBB untuk mempertahankan perdamaian dan keamanana dunia. Sanksi yang akan dijatuhkan oleh PBB dalam mencegah ataupun menanggulangi konflik hendaknya merupakan sanksi yang bijaksana dan mengedepankan prinsip kemanusian dan bukan dimotori oleh adanya kepentingan ataupun intervensi oleh suatu negara terutama negara besar seperti Amerika Serikat. Sanksi yang bijaksana lebih menekankan pada individu yang berkuasa dan bukan penduduk secara umum, sehingga mengedepankan sisi kemanusian. Sanksi yang bijaksana dapat berupa pembekuan asset finansial dan pemblokiran transaksi keuangan dari kaum elit atau pengusa yang pada umumnya menjadi penyebab utama dijatuhkannya suatu sanksi. Bukan dengan tindakan yang malah menyiksa dan menyengsarakan masyarakat.
Jika kita kaitkan dengan negara kita Indonesia, permasalahan mengenai penerapan sanksi dalam menyelesaikan suatu konflik dapat menjadi bahan pembelajaran bagi baangsa ini. Berdasarkan karakteristik ekonomi dan sosial politik terhadap efektifitas suatu sanksi, menurut saya Indonesia akan menjadi tempat yang efektif dan rentan terhadap penerapan sanksi. Kondisi negara kita ditinjau dari penduduk yang beragam, jika tidak adanya integritas dan semangat kebersamaan akan menjadi rentan terhadap sanksi. Suatu negara akan rentan terhadap sanksi jika memilki ketergantungan terhadap instansi luar negeri serta bantuan asing. Indonesia dimasa Soeharto sangat bergantung sekali pada IMF, yang menyisakan tumpukan hutang hingga sekarang. Kondisi perekonomian rakyat, sosial masyarakat dan kehidupan demokrasi yang berkembang di Indonesia juga akan sangat rentan jika pada suatu waktu sanksi datang kepada kita.
Berguru pada pengalaman dan sejarah, embargo militer yang menyangkut mengenai bantuan pendanaan militer, bantuan proses pendidikan dan bantuan persenjataan pernah dijatuhkan kepada Indonesia pada tahun 1999. Walaupun embargo tersebut bukan dijatuhkan oleh PBB, tetapi oleh Amerika Serikat dengan meggunakan alasan terjadinya pelanggaran HAM yang sangat berat yang dilakukan Indonesia di Timor-Timur. Namun embargo tersebut memberikan dampak yang cukup besar dimana kondisi peralatan dan persenjataan serta tingkat kesejahteran militer Indonesia “sangat memprihatinkan”. Sementara militer kita dituntut untuk berbuat maksimal dalam upaya menjaga pertahanan, keutuhan dan kesatuan bangsa. Embargo tersebut berhasil dicabut pada tahun 2005 dengan proses diplomasi yang panjang, walaupun disertai dengan syarat-syarat yang sebagian sangat memberatkan karena sudah mulai tampaaknya ada intervensi disana.
Yang menjadi pembelajaran kita adalah, ketika kita hanya bergantung pada satu negara, seperti Amerika Serikat dalam bidang militer akan membuat kita menerima dampak yang besar jika embargo dijatuhkan kepada kita. Jika kita pada awalnya menjalin hubungan dengan banyak negara dalam bidang militer, seperti Rusia, India, Jerman dan China maka dampak embargo yang dijatuhkan Amerika Serikat tidak terlalu besar.

Categories: Catatan Kuliah | Tags: | 1 Komentar

Navigasi pos

One thought on “UN Sanction Regimes and Violent Conflict

  1. dd4manroe

    eko kapan story about your love u masukin ke blog mu?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.