GLOBAL HUMAN RIGHTS GOVERNANCE IN ACTION: GENOCIDE AND ETHNIC CLEANSING

Tulisan ini didasarkan atas buku Margareth. P. Karns; Karen A Mingst yang berjudul International Organization; The Politics and Processes of Global Governance Chapter 10 dengan topik Protecting Human Rights dan sub topik Global Human Rights in Action: Genocide and Ethnic Cleansing (Hal: 447-451) yang diterbitkan Lyne Rienner Publisher di London pada tahun 2004. Adapun hal yang akan dijelaskan dalam tulisan ini adalah mengenai genosida, tindakan dan peristiwa yang termasuk sebagai genosida dan peran serta lembaga-lembaga internasional khususnya yang bergerak dalam bidang hak azasi manusia dalam mencegah dan mengatasi peristiwa peristiwa genoside tersebut.

Genosida adalah pembantaian secara sistematis terhadap suatu suku bangsa atau kelompok dengan maksud untuk memusnahkan bangsa tersebut. Kata genoside pertama kali digunakan oleh Raphael Lemkhin, seorang pengacaara Polandia yang mengajukan proposal mengenai genosida pada konferensi International Unification of Criminal Law yang ke lima pada tahun 1933. Dalam konferensi yang berlangsung di Madrid, spanyol tersebut, Lemkhin mengajukan agar tindakan penghancuran ras, agama, etnis dikatakan sebagai bentuk tindakan kejahatan internasional. Namun, usaha Lemkhin tersebut tidak berhasil. Sebelas tahun kemudian, Lemkhin memperkenalkan kata genosida dalam sebuah buku yang diterbitkannya. Dalam definisinya Genosida adalah tindakan terencana yang ditujukan untuk menghancurkan eksistensi dasar dari sebuah bangsa atau kelompok sebuah entitas, yang diarahkan pada individu-individu yang menjadi anggota kelompok bersangkutan. Kemudian, pada 8 Oktober 1945, konsep mengenai genosida untuk pertama kali diterima secara legal formal dalam sebuah dokumen internasional yaitu pada pasal 6 (c) dari piagam Nuremberg. Piagam tersebut mengatur mengenai pengadilan terhadap pelaku kejahataan perang dan yang melakukan genosida.
Gagasan ini semakin kuat kedudukannya dalam sistem internasional pada 11 Desember 1946 dimana Majelis Umum PBB dengan suara bulat mengeluarkan resolusi yang mengatakan bahwa genosida adalah penyangkalan atas eksistensi kelompok manusia secara keseluruh. Secara bulat pula ditegaskan status genosida sebagai kejahatan dalam hukum internasional. Berdasarkan resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dibentuklah ad hoc committee on Genocide yang bertugas merumuskan rancangan konvensi Genosida. Hanya dalam waktu 8 bulan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (Konvensi Genosida) diterima oleh Majelis untuk ditandatangani atau diratifikasi. Konvensi Genosida ditandatangani dan diratifikasi sebagai hukum HAM internasional. Namun terdapat kekhawatiran mengenai pelaksanaan atau implementasi dari konvensi tersebut.
Dalam Konvensi Genosida, dijelaskan mengenai tindakan yang termasuk sebagai genosida seperti, membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik maupun mental terhadap anggota kelompok, dan mencegah kelahiran dalam suatu kelompok. Namun konvensi tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai jumlah korban yang jatuh dalam suatu peristiwa sehingga peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tindakan genosida. Dan untuk beberapa tahun, tampak bahwa konvensi tersebut memiliki sedikit dampak atau pengaruh. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai peristiwa yang terjadi di Pakistan, Kamboja dan China, jutaan orang dibunuh dan diusir dari tempat kelahiran mereka. Permasalahan ini kurang mendapat perhatian dari dunia internasional.
Dalam konvensi genosida, ditegaskan bahwa usaha yang sistematik yang dilakukan suatu kelompok untuk memusnahkan kelompok lain dapat dikatakan sebagai suatu tindakan genosida, baik yang dilakukan pada masa damai maupun pada saat situasi perang. Dalam pasal ke empat konvensi genosida juga ditegaskan bahwa, orang yang melakukan tindakan genosida akan mendapat hukuman, tidak terkecuali apakah orang tersebut adalah penguasa yang sah secara konstitusi, pejabat pemerintahaan ataupun individu biasa. Sedangkan pada pasal ke 5 konvensi genosida menjelaskan bahwa setiap negara memilki kewajiban untuk memainkan peran memberikan hukuman yang efektif bagi pelaku genosida, termasuk menyusun sebuah hukum yang menyatakan bahwa genosida adalaah tindakan kejahatan yang harus dihukum. Pasal-pasal dalam konvensi genosida tersebut menjelaskan bahwa pentingnya peran negara dalam menjalankan dan mematuhi konvensi genosida. Konvensi tersebut menuntut negara agar lebih aktif dalam melindingi hak azasi manusia,
Walaupun konvensi genosida telah ditandatangani pada tahun 1948, dan telah diratifikasi oleh banyak negara, namun peristiwa yang mengakibatkan pertumpahan darah dan tindakan pelanggaraan hak azasi manusia masih saja terjadi dibeberapa negara. Sebagai contoh peristiwa yang menimbulkan banyak korban tewas adalah peristiwa penyerangan umat muslim di Bosnia oleh pasukan Serbia, penyerangan dan pemusnahan suku Albania di Kosovo oleh Serbia dan penyerangan terhadap etnis Tutsi oleh kaum ekstrimis Hutu di Rwanda.
Dalam kasus penyerangan umat muslim Bosnia oleh tentara Serbia, Majelis Umum PBB telah mengeluarkan resolusi yang menyatakan bahwa tindakan pasukan Serbia tersebut adalah tindakan genosida dan penghukuman atas tindakan tersebut. Pengadilan Internasional mengharapkan agar Serbia turut serta mengikuti dan mematuhi Konvensi Genosida. Konferensi HAM dunia mengharapkan agar Dewan Keamanan PBB turut bertindak untuk menghentikan genosida tersebut. Sedangkan dalam kasus yang tejadi di Rwanda, pemusnahan etnis Tutsi dipicu oleh kecelakaan pesawat yang dialami presiden Rwanda yang berasal dari etnis Hutu. Sebelum adanya kecelakaan pesawat, tanda-tanda akan terjadinya genosida telah tampak. Hal ini terlihat dari laporan NGO dan pasukan penjaga perdamaian PBB yang telah memperingatkan bahwa akan ada penyerangan terhadap suku Tutsi. Dalam seratus hari pembantaian, tidak kurang 800.000 jiwa etnis Tutsi yang menjadi korban. Pembantaian di Rwanda tidak mendapat perhatian besar dari dunia internasional khususnya Prancis, Inggris dan Amerika Serikat. Hal ini disebabkan, Rwanda tidak memiliki nilai kepentingan strategis dimata dunia internasional. Dalam kasus Rwanda, anggota Dewan Keamanan PBB lebih memilih tidak melakukan tindakan militer. Berdasarkan kasus yang terjadi di Rwanda, banyak kalangan yang berpendapat bahwa genosida terjadi dengan sangat cepat dan dunia tidak dapat mencegah terjadinya genosida.
Kasus yang tejadi di Rwanda menggambarkan bahwa norma internasional gagal mencegah tindakan genosida walaupun bukti-bukti menyatakan genosida telah terjadi. Selain kasus Rwanda, terdapat banyak kasus yang menjelaskan mengenai tanda-tanda terjadinya genosida. Namun peristiwa-peristiwa tersebut tidak dikatakan sebagai genosida yang harus dicegah dan diatasi. Invasi Iraq yang dipimpin oleh Saddam Husein ke Kuwait juga menelan banyak korban jiwa pada masa perang teluk. Invasi Amerika ke Irak serta isolasi yang dilakukan Amerika dan PBB terhadap Irak telah mengakibatkan kematian kurang lebih 1000 penduduk sipil setiap harinya akibat kekurangan gizi dan obat-obatan dan 500 rakyat yang mengungsi mencari perlindungan ke negara lain karena ketakutan akan timbulnya perang. Namun peristiwa-peristiwa tersebut tidak dikatakan sebagai tindakatan genosida. Dalam konvensi genosida, tindakan yang dikatakan sebagai genosida memiliki pengertian yang luas. Dalam pasal yang kedua, suatu tindakan yang merugikan baik fisik maupun mental dapat dikatan sebgai tindakan genosida. Hal ini berarti bahwa genosida memilki arti yang sangat luas. Cakupan pemgertian genosida juga mencakup mengenai genosida budaya, yakni pembunuhan peradaban suatu kelompok dengan pelarangan penggunaan bahasa, adat istiadat dalam suatu kelompok.
Konvensi genosida, walaupun memilki cakupan arti yang luas masih memiliki berbagai kelemahan. Karena cakupan yang luas inilah yang mengakibatkan, kurang tercapainya pelaksanaan tujuan-tujuan dan maksud dalam konvensi genosida tersebut. Sehingga dapat dikatakan, secara konsep tertulis, konvensi genosida salah satu bentuk konvesi atau perjanjian yang baik. Namun dalam hal pelaksanaan, implementasi dari konvensi tersebut masih belum diindahkan oleh semua bangsa. Oleh karena itu, pentingnya ratifikasi dan implementasi yang sunguh-sungguh dari setiap negara yang menyangkut mengenai hak azasi manusia dalam konvensi tersebut.
Studi mengenai organisasi dan administrasi internasional sangat erat kaitannya dengan permasalahan mengenai genosida. Aktor-aktor dalam hubungan internasional baik itu aktor negara maupun non negara dituntut perhatiannya terkait permasalahan genosida. Negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang besar dalam mencegah dan mengatasi peristiwa genosida. Negara-negara diharapkan peran sertanya dalam meratifikasi dan menjadikan konvensi genosida sebagai hukum formal yang menyangkut perlindungan mengenai HAM , dan menghukum pelaku-pelaku tindakan genosida. Selain negara, peran organisasi-organissai internasional baik itu IGO maupun NGO diharapkan dalam permasalahan genosida. Sebagai contoh, dalam mengatasi peristiwa genosida dibutuhka peran serta dari PBB dan dalam melindungi para pengungsi, peran lembaga-lembaga kemanusiaan sangat dibutuhkan.
Indonesia, sebagai negara yang melindungi hak azasi manusia melalui Undang-Undang No 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia menyatakan bahwa tindakan yang termasuk tindakan genosida pada konvensi genosida tahun 1948 adalah salah satu bentuk pelanggaran hak azasi manusia yang sangat berat dan harus dihukum. Walaupun pelaksanaan undang-undang tersebut masih memilki banyak kelemahan. Di Indonesia, secara disadari atau tidak juga terjadi salah satu bentuk genosida seperti yang termuat dalam konvensi genosida 1948. Kebijakan pemerintahan orde baru yang mengeluarkan Inpres 14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina yang membatasi kebebasan agama Konghucu dan adat istiadat Cina juga dapat diartikan sebagai bentuk genosida budaya. Karena dalam Konvensi Genosida tahun 1948 pasal 2 tindakan yang menyebabkan kerugian mental dan fisik juga termasuk salah satu genosida.
Kebijakan pemerintah orde baru yang membatasi kebebasan agama Konghucu dan adat istiadat China adalah suatu tindakan yang sistematis. Walaupun kebijakan ini telah lama dicabut melalui Kepres nomor 6 Tahun 2000, bentuk diskrimasi masih saja dirasakan oleh penduduk keturunan Tionghoa. Jika kita berpedoman pada pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara, maka segala bentuk diskrimasi dan pelanggarran hak azasi manusia seperti yang terjadi di Timor Timur, Aceh, Papua, Kerusuhan Semanggi, Tragedi Trisakti, Tanjung Priok dan masih banyak lagi adalah perbuatan dan tindakan pelanggaran hak azasi manusia yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.

Categories: Catatan Kuliah | Tags: | 2 Komentar

Navigasi pos

2 thoughts on “GLOBAL HUMAN RIGHTS GOVERNANCE IN ACTION: GENOCIDE AND ETHNIC CLEANSING

  1. Yashinta

    TEMEN2 HUB. INTERNASIONAL,,,,,,
    PADA TAU KAN TENTANG KONFLIK ETNIS DI XINJIANG CHINA. MINTA PENDAPATNYA YA… MENURUT KALIAN APAKAH ITU BISA DIKATEGORIKAN SEBAGAI PELANGGARAN HAM ATAU GENOSIDE. BERIKAN PENJELASAN SERTA TEORI HI YG SESUAI. MENURUT KALIAN ADAKAH IMPLIKASI TERHADAP HUB. INTERNASIONAL….. kirimkan pendapat anda ke imel saya. cinta.yandoza@gmail.com………….trimakasih

  2. Salam. Masalah terjadinya GENOCIDE and ETHNIC CLEANSING adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, seperti terjadinya “survival to the fittest” didunia binatang.
    Karena manusia juga termasuk “binatang yang berfikir.”, maka fikiran manusia saja tidak bisa berbuat apa-apa terhadap peristiwa yang secara manusiawi tidak layak, jadi terjadinya GENOCIDE dan ETHNIC CLEANSING hanya bisa dikatakan “ilham setan-setan” kepada Pemangku Kekuasaan yang di kabarkan di s. al A’raaf Q.S. 7: 27; Pencegahan munculnya perbuatan dzalim hanya merupakan peringatan di s. an Nahl Q.S. 16: 90. tetapi yang terjadi terjadilah dinyatakan di s. atTaubah Q.S. 9: 51.
    Jadi… yaa biarlah umat manusia mengalami perkembangan JIWA menuju kepada DEWASA ( let it be, and thats the way it has tobe.) Ada firman tentang terjadinya peperangan antar sesama makhluk dan setan di Q.S. 7: 24. Usaha manusia untuk mencegah hal-hal buruk dalam perikemanusiaan hanya terwujud dengan IZIN Allah s.w.t. Itulah yang bisa ditimba dari al Quran, jang layak dijadikan DATA BASE bagi solusi masalah umat manusia dimuka bumi, dengan menggunakan akal-budi kemanusiaan yang DEWASA Q.S. 2: 269. selebihnya kembali kepada kodrat dan iradat Allah. Dan orang hanya bisa bilang : ” Innalillahi wa innaillaihi roji’uun.” Inuilah ngelmunya orang yang mengkaji al Quran dan kitab samawi sebelumnya sesuai Q.S. 5: 66, 67, 68 dan tidak malah semakin tambah DURHAKA dan tambah KAFIR.
    Namun sinyelemen Allah terhadap umat manusia ada di Q.S. 2: 99, 100, 101. Mayoritas KAFIR mengikuti langkah Iblis. Lhoo kok ? Salam.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.