Motivasi Indonesia Menolak Draf Usulan Penghapusan Subsidi Perikanan WTO

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Globalisasi ekonomi telah memperluas jangkauan kegiatan ekonomi, sehingga tidak hanya terbatas pada satu negara saja. Konsekuensi dari proses globalisasi ekonomi tersebut berpengaruh terhadap sektor perikanan dunia. Pengelolaan perikanan bukan hanya menjadi masalah nasional satu negara saja jika dilihat dari aspek semakin meningkatnya aktivitas perdagangan internasional. Perdagangan internasional produk perikanan telah menunjukkan peningkatan yang signifikan selama dua dekade terakhir.
Penelitian di bidang perikanan dalam beberapa dekade terakhir ini lebih fokus pada permasalahan penangkapan ikan secara illegal, penagkapan ikan secara sembunyi-sembunyi, kerusakan sumber daya alam bidang perikanan, kasus pencurian ikan serta permasalahan nelayan dan tenaga kerja yang bergerak dalam bidang ini. Isu mengenai subsidi perikanan menjadi topik baru yang dibicarakan bukan hanya oleh para ilmuwan perikanan tetapi juga menjadi topik pembicaraan oleh para diplomat-diplomat dalam meja perundingan organisasi internasional. Permasalahan mengenai subsidi perikanan menjadi menarik untuk dibahas karena dianggap sebagai salah satu akar permalahan yang timbul dalam bidang perikanan.
Berdasarkan laporan FAO menunjukkan bahwa nilai ekspor produk perikanan telah meningkat dari US$15 milyar pada tahun 1980an menjadi US$56 milyar pada awal tahun 2000an. Pada waktu kurun waktu tersebut, kontribusi negara-negara berkembang terhadap ekspor total juga meningkat dari 40% menjadi 50%, sementara negara-negara maju masih mendominasi impor yang menguasai 80% total impor dunia. Ekspor produk perikanan dalam perdagangan global menjadi penerimaan yang sangat berarti bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Seiring dengan meningkatnya produksi perikanan dunia, industri perikanan juga diperhadapkan pada satu permasalahan yang sulit yakni menurunnya kemampuan sumber daya perikanan dan terjadinya eksploitasi berlebihan dalam penangkapan ikan. Kombinasi kedua faktor yakni, peningkatan arus perdagangan internasional khususnya produk perikanan dan menurunnya sumber daya perikanan menyebabkan pengelolaan perikanan tidak cukup menjadi masalah satu negara saja.
Lembaga-lembaga internasional seperti FAO, UNEP (United Nations Environmnet Programme), OECD, WWF, Oceana dan beberapa organisasi intrenasional non-pemerintah lainnya yang perduli terhadap masalah lingkungan mengadakan penelitian yang menyatakan bahwa salah satu faktor penyebabnya menurunnya sumber daya perikanan adalah karena adanya subsidi dibidang perikanan. Banyak negara yang memberikan subsidi terhadap sektor perikanan mereka masing-masing. Subsidi perikanan dinilai telah mengakibatkan penangkapan ikan secara berlebihan, eksploitasi ikan secara besar-besaran yang pada akhirnya menurunkan populasi ikan dunia.
Berkurangnya stok ikan dan kerusakan keanekaragaman sumber daya alam di laut menimbulkan protes keras dari negara-negara maju serta lembaga-lembaga internasional yang perduli masalah lingkungan dan pangan seperti WWF, Oceana, FAO dan lainnya. Mereka beranggapan, faktor penyebab dari permasalah tersebut adalah karena masih adanya subsidi dalam bidang perikanan.
Subsidi perikanan telah mendapat perhatian serius dari organisasi perdagangan dunia yakni WTO (World Trade Organization). Dalam kerangka perdagangan internasional, subsidi dapat menggangu kelancaran perdagangan internasional. Hal tersebut dikarenakan akan menggangu proses liberalisasi perdagangan dan kompetisi yang bebas. Akan tetapi masyarakat internasional juga melihat bahwa tindakan subsidi masih diperlukan oleh negara-negara dengan beberapa alasan rasional. Menyangkut subsidi perikanan, banyak negara dunia menolak adanya subsidi perikanan. Negara-negara yang tergabung dalam Friend of Fish seperti Amerika Serikat, Chili, Ekuador, Islandia, Selandia Baru, Peru, Filipina dan Australia menolak subsidi perikanan. Kelompok negara ini menyatakan bahwa US$14juta-US$20,5 juta per tahun (20-25 persen dari pendapatan) telah dikeluarkan negara-negara dunia untuk melakukan subsidi pada sektor perikanan dinegaranya. Adanya subdisi ini mengakibatkan penangkapan ikan secara berlebihan (over fishing).
Subsidi perikanan mulai dibicarakan secara serius oleh WTO pada tahun 2001 setelah dikeluarkannya deklarasi tingkat menteri sesuai dengan Mandat Doha. Pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke empat di Doha (2001) dinyatakan perikanan termasuk dalam kategori produk non pertanian dan bukan termasuk dalam kategori produk-produk utama sehingga perihal subsidi perikanan merupakan bagian dari pengaturan Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) 1995. Pada konferensi ini juga, masalah subsidi perikanan mulai diperjelas dan ditingkatkan disiplin pengaturannya bagi negara anggota WTO.
Negara-negara maju mulai mendesak WTO untuk menghilangkan subsidi dibidang perikanan. Diskusi terakhir mengenai pencabutan subsidi ini mengalami kegagalan pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO VI di Hongkong pada 2005. Negara maju menganggap bahwa subsidi perikanan akan menggangu pada akses pasar perdagangan internasioanl yang diusung WTO. Dalam deklarasi menteri pada KTM WTO ini ditekankan agar negara-negara anggota lebih berkomitmen dan saling mendukung terkait permasalahan perdagangan dan lingkungan. Terdapat kesepakatan agar kelompok ini lebih memperkuat disiplin mengenai subsidi perikanan, termasuk larangan bentuk bentuk tertentu subsidi perikanan yang mengakibatkan kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan secara berlebihan. Pada KTT Dunia Pembangunan berkelanjutan (World Summit on Sustainable Development) di Johannesburg 2002 ditekankan perlunya menghilangkan subsidi perikanan yang mengakibatkan penagkapan ikan yang illegal, tidak diatur dan tidak dilaporkan (IUU; illegal, unreported, unregulated).
Pada Akhir November 2007, setelah terjadinya beberapa pertemuan informal dan formal dalam WTO yang membicarakan isu-isu penting dalam bidang perikanan, ketua Kelompok Negosiasi Aturan WTO, Guillermo Valles Galmes mengeluarkan draft aturan yang dibahas kerangka kerja WTO. Aturan tersebut menekankan pelarangan subsidi perikanan bagi 151 negara anggota WTO dan meminta semua negara untuk menghapus subsidi bagi industri perikanan. Hal tersebut sebagai perhatian atas semakin berkurangnya stok ikan dunia. Peraturan tersebut terdapat dalam ususlan Annex VIII yang baru. Teks tersebut mengusulkan subsidi yang dilarang dan yang diijinkan. Kategori yang dilarang termasuk subsidi pada pembuatan kapal penangkap ikan yang baru serta subsidi biaya operasional kapal.
Pada Desember 2008, Ketua perundingan juga mengeluarkan usulan baru yang telah disempurnakan (Roadmap 2008) yang merupakan hasil diskusi dalam kelompok perundingan. Berdasarkan draf teks yang dikeluarkan. WTO meminta agar anggotanya menghentikan subsidi yang dilarang dalam sektor perikanan. Adapun subsidi yang dilarang seperti: subsidi bagi pembuatan kapal, pembaharuan, renovasi serta modernisasi kapal ikan: subsidi bagi biaya operasional kapal seperti perizinan atau untuk pembelian bahan bakar atau jasa perikanan; subsidi pembangunan infrastruktur pelabuhan,; subsidi dukungan harga dan penghasilan.
Pemerintah Indonesia masih memberikan subsidi bagi industri perikannya, diantaranya dalam bentuk subsidi BBM sebanyak 25 KL per bulan untuk kapal berbobot mati 30 ton sesuai dengan Perpres No 9/2006. Bagi Indonesia, perikanan merupakan salah satu sektor yang penting bagi perekonomian tanah air mulai dari kehidupan petani sampai dengan kinerja ekspor. Sektor kelautan dan perikanan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pembangunan nasional.
Banyak negara-negara didunia yang menolak usulan ketua perundingan mengenai pencabutan subsidi perikanan. Negara-negara penghasil ikan seperti Jepang, Korea Selatan, China, India, Indonesia dan negara-negara kecil di Kepulauan Pasifik menolak usulan pencabutan subsidi perikanan mereka. Indonesia, melalui Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menegaskan pemerintah Indonesia menolak usulan bagi penghapusan subsidi industri perikanan yang masuk dalam draft perundingan perdagangan bebas dunia karena dapat mengurangi daya saing sektor perikanan Indonesia. Negara-negara ASEAN juga sepakat untuk meminta izin kepada WTO agar diperkenankan tetap mempertahankan pemberian subsidi lepada usaha sektor perikanan di masing-masing negara..
Pemerintah Indonesia telah mengupayakan berbagai cara dalam menolak usulan draft pencabutan subsdisi perikanan. Salah satu diantaranya adalah dengan mengajukan proposal bersama India dan China mengenai pentingnya perlakuan khusus dan berbeda didalam teks subsidi perikanan. Dalam proposal bersama tersebut ditekankan perlu adanya perlakuan khusus bagi industri perikanan negara berkembang mengingat latar belakang dan karakteristik perikanan negara berkembang yang masih didominasi oleh nelayan tradisional. Namun upaya ini bukan tidak mendapat hambatan terutama dari negara-negara maju dan lembaga-lembaga internasional yang perduli tentang lingkungan dan keberlanjutan sumber daya ikan yang menyatakan bahwa adanya subsidi akan mengakibatkan penangkapan ikan secara berlebihan yang dapat membuat stok ikan menipis.

1.2 Perumusan Masalah
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengeluarkan draf yang meminta 151 anggotanya untuk menghapus subsidi bagi industri perikanan. Teks WTO yang diajukan oleh Ketua Negosiasi WTO Guillermo Valles Galmes mengharuskan penghapusan semua subsidi dalam kepindahan kepemilikan, pembangunan atau perbaikan kapal-kapal ikan, subsidi biaya operasi seperti perizinan dan BBM serta subsidi untuk infrastruktur pelabuhan. Pertanyaan permasalahan penelitian ini adalah: Mengapa Indonesia menolak draf usulan penghapusan subsidi perikanan WTO?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan pemerintah Indonesia yang menolak penghapusan subsidi perikanan dalam perundingan WTO
2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengkaji mengenai bidang perikanan di Indonesia
1.3.2 Kegunaan Penelitian
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi, menambah bahan referensi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnnya ilmu hubungan internasional yang mengkaji tentang masalah yang berkaitan dengan perjanjian internasional dalam hal perikanan.
2. Untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan Subsidi Perikanan di WTO.
3. Sebagai bahan penelitian selanjutnya bagi peneliti yang tertarik mengkaji tentang subsidi perikanan.

1.4 Kerangka Dasar Pemikiran
Keberadaan teori sangat penting artinya dalam suatu penelitian. Teori membantu peneliti untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Untuk membahas permasalahan penelitian yang dipaparkan serta mengarahkan penelitian ini, penulis menggunakan negara bangsa (nation-state) sebagai tingkat analisa dan unit analisa dalam penelitian ini. Tingkat analisa negara-bangsa mempercayai bahwa negara adalah aktor dominan dan yang paling kuat dalam percaturan interaksi dipentas dunia. Negara merupakan aktor dalam hubungan internasional yang memiliki kepentingan nasional (national interest).
Menurut Neuchterlein, konsep kepentingan nasional dibagi menjadi 4 poin, yang disebut sebagai kepentingan dasar suatu negara, yaitu:
1. Defense Interest: “The protection in the nation state and citizen from the treat of physical violence by another country and or protection from an externality inspired threat to national political system”
2. Economic Interest: “Enchancement of national interest economic well-being in relation with other countries”. Kepentingan ekonomi yaitu adanya tambahan nilai ekonomi dalam hubungan dengan negara lain dimana hubungan perdagangan akan mendapatkan keuntungan.
3. World Order Interest: “The maintance of an international politic and economy system in with us citizen and comercial can operate paecefully outside their own worders”. Kepentingan tata dunia yaitu adanya jaminan pemulihan terhadap sistem politik dan ekonomi internasional dimana suatu negara dapat merasakan suatu keamanan sehingga rakyat dan badan usaha dapat beroperasi di luar batas negara dengan aman.
• Ideological Interest: “The protection and futherance of a set values with the citizen of a nation state and believe to be universality good”. Kepentingan ideologi yaitu perlindungan terhadap serangkaian nilai-nilai tertentu yang dapat dipercaya dan dapat dipegang masyarakat dari suatu negara berdaulat.

Berdasarkan konsep kepentingan yang dikemukakan Neuchterlein di atas, Economic Interest menjadi perhatian penulis dalam menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini.
Indonesia, sebagai aktor utama dalam penelitian ini, juga berada pada posisi aktor rasional, dalam hal ini diwakili oleh pemerintah, juga dianggap mampu untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan rasional (mampu mengkalkulasikan untung-rugi) dalam memutuskan suatu keputusan, untuk mencapai kepentingan nasional dan melakukan mempertimbangkan terhadap keberadaan power atau kekuatan yang dimiliki negara.
Penulis menggunakan perspektif merkantilis (nasionalisme ekonomi) dalam menjelaskan penelitian ini. Perspektif merkantilis dapat menjelaskan mengenai peran negara dalam memberikan subsidi. Merkantilis mengatakan bahwa negara harus memelihara kepentingan nasionalnya dari keadaan dunia yang anarki sebab hal itu merupakan unsur penting dalam keamanan nasionalnya. Negara seyogianya memberikan proteksi terhadap rakyatnya baik dalam bentuk pemberian subsidi atau dalam bentuk lain. Dalam ekonomi politik internasional, nasionalisme ekonomi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa negara harus menggunakan kekuatan ekonominya untuk mempertahankan kelangsungan kepentingan nasional negara tersebut. Nasionalisme ekonomi juga berpandangan bahwa tujuan politik harus melindungi kebijakan ekonomi karena tujuan dari kebijakan ekonomi tersebut adalah untuk memaksimalkan kekuatan negara dalam hal mempertahankan kepentingan nasional
Nasionalisme ekonomi menyarankan agar negara mempergunakan seluruh aspek kebijakan ekonomi pemerintah, termasuk hubungan ekonomi luar negeri adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan kekuatan negara. Berdasarkan perspektif ini maka pergerakan barang-barang, sektor jasa atau pelayanan, investasi, dan hal lainnya yang mendukung perekonomian negara harus dimasukkan kedalam kepentingan nasional melalui pembatasan (barriers) dan dukungan dalam negeri (domestic support). Pembatasan dalam perdagangan banyak bentuknya, antara lain adalah tarif, ada juga non-tarif yang termasuk didalamnya adalah larangan untuk melakukan ekspor dam impor berdasarkan pada sanksi politik, quota (pembatasan jumlah unit), pembatasan harga (Pricing Limit), pelarangan ataupun pengawasan teknikal (technical restriction). Semua ini dilaku,kan oleh negara dengan tujuan untuk mengamankan perekonomiannya (Economic security) dan untuk meningkatkan kekuatan negaranya demi pencapaian kepentingan nasional.
Indonesia sebagai negara yang juga memiliki keinginan untuk tetap mempertahankan keamanan perekonomiannya juga melakukan nasionalisme ekonomi. Nasionalisme ekonomi yang dilakukan Indonesia yaitu dengan memberikan subsidi dalamsektor perikanan. Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 9 Tahun 2006, memberikan subsidi BBM kepada nelayan dan petani pembudidaya ikan. Subsidi yang diberikan kepada nelayan dan petani pembudidaya ikan adalah untuk kapal berbobot 30 gross ton (GT), dengan jumlah BBM sebanyak 25 kilo liter (KL) per bulan. Selain itu, pemerintah masih memberikan bantuan benih ikan bagi petani perikanan. Hal ini dilakukan atas dasar, sebagian besar nelayan di Indonesia adalah nelayan kecil dan tradisional. Oleh karena itu perlu adanya peran pemerintah dengan memberikan perhatian untuk melindungi hak nelayan miskin dan membangun infrastruktur-infrastruktur yang penting. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menolak usulan WTO menghapus subsidi dalam bidang perekonomian karena dapat mengancam perekonomian nasional

1.5 Hipotesa
Hipotesa dari penelitian ini adalah ”Indonesia menolak draf usulan penghapusan subsidi perikanan WTO karena memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia.”
Adapun variabel dependen dan independen untuk menjelaskan hipotesa tersebut adalah sebagai berikut:
Variabel Independen: ”Memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia”
Adapun indikatornya adalah:
1. Meningkatnya jumlah pengangguran karena populasi masyarakat Indonesia yang bergantung dari hasil perikanan cukup besar.
2. Menurunnya jumlah tangkapan dan produksi perikanan.
3. Penurunan angka penerimaan APBN dan devisa negara.

Variabel Dependen: ”Indonesia menolak draf usulan penghapusan subsidi perikanan WTO”
Adapun indikatornya adalah
1. Indonesia beserta India dan China mengajukan proposal bersama tentang perlunya perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang.
2. Pernyataan Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu yang menyatakan bahwa Indonesia menolak keharusan menghapus subsidi perikanan.

1.6 Defenisi Konsepsional
Sebelum penulis melanjutkan pembahasan ini, untuk memudahkan penafsiran terhadap persoalan yang sedang diketengahkan, maka penulis akan memberikan penjelasan terhadap beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini
Motivasi adalah faktor yang mendorong orang untuk bertindak dengan cara tertentu, dapat juga dikatakan bahwa motivasi pada dasarnya adalah kondisi mental yang mendorong dilakukannya suatu tindakan (action atau activities) dan memberikan kekuatan (energy) yang mengarah kepada pencapaian kebutuhan, memberi kepuasan ataupun mengurangi ketidakseimbangan. Oleh karena itu tidak akan ada motivasi, jika tidak dirasakan rangsangan-rangsangan terhadap hal semacam di atas yang akan menumbuhkan motivasi, dan motivasi yang telah tumbuh memang dapat menjadikan motor dan dorongan untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan atau pencapaian keseimbangan
Subsidi adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan atau bantuan kepada industri dalam negeri dalam bentuk keringanan pajak, pengembalian pajak, fasilitas kredit, subsidi harga, dan lain yang bertujuan sebagai berikut:
1. Menambah produksi dalam negeri.
2. Mempertahankan jumlah konsumsi dalam negeri.
3. Menjual dengan harga yang lebih murah dari pada produk impor.
WTO juga membuat defenisi secara khusus mengenai subsidi. Defenisi subsidi diatur dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM) sebagai salah satu hasil dari putaran Uruguay. Subsidi menurut SCM pasal 1.1 butir a adalah:
“(a)(1)there is a financial contribution by a government or any public body within the territory of a Member (referred to in this Agreement as “government”), i.e. where:
i. a government practice involves a direct transfer of funds (e.g. grants, loans, and equity infusion), potential direct transfers of funds or liabilities (e.g. loan guarantees);
ii. government revenue that is otherwise due is foregone or not collected (e.g. fiscal incentives such as tax credits);
iii. a government provides goods or services other than general infrastructure, or purchases
iv. a government makes payments to a funding mechanism, or entrusts or directs a private body to carry out one or more of the type of functions illustrated in (i) to (iii) above which would normally be vested in the government and the practice, in no real sense, differs from practices normally followed by governments.”
Bunyi pasal tersebut menjelaskan bahwa subsidi terjadi apabila adanya bantuan finansial dari pemerintah kepada lembaga publik yang berada di wilayah negara anggota. Bentuk-bentuk bantuan finansial tersebut dibedakan menjadi empat, yaitu; bantuan uang langsung, insentif fiskal seperti potongan pajak, bantuan penyediaan barang atau jasa selain infrastruktur atau pembelian barang dan membayarkan beban yang harus dibayar badan-badan privat.
Subsidi dalam SCM juga menjelaskan bahwa subsidi harus dilakukan secara spesifik, (Pasal 2 SCM) Artinya, jika pemerintah ingin melakukan subsidi maka ia harus menunjuk secara spesifik jenis dan tindakan subsidi yang dilakukan. Tindakan subsidi tersbut kemudian harus dituangkan dalam aturan perundang-undangan.SCM mengatur tentang pembagian subsidi, yaitu: subsidi yang dilarang (prohibition), subsidi yang dizinkan namun ada pesyaratan untuk melakukan (Actionable Subsidies), subsidi yang diizinkan namun ada persyaratan untuk tidak dilakukan (Non Actionable Subsidies).
Perekonomian Indonesia adalah hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi Indonesia, termasuk didalamnya pendapatan nasional, pengeluaran, tingkat inflasi dan deflasi, sistem yang digunakan dalam menjalankan ekonomi, dan kebijakan-kebijakan yang digunakan
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 dan Nomor 13 Tahun 2004, Perikanan adalah semua kegiatan yang di/terorganisir berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Umumnya, Perikanan ada untuk kepentingan penyediaan makanan bagi manusia, walaupun mungkin ada tujuan lain (seperti olahraga atau pemancingan yang berkaitan dengan rekreasi), mungkin juga memperoleh ikan untuk tujuan membuat perhiasan atau produk ikan seperti minyak ikan
WTO (World Trade Organization), adalah organisasi perdagangan dunia yang berfungsi untuk mengatur dan memfasilitasi perdagangan internasional. WTO merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral diatur melalui suatu persetujuan yang bersisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara anggota.

1.7 Defenisi Operasional
Defenisi Operasional menurut Mohtar Mas’oed adalah serangkaian prosedur yang mendeskripsikan kegiatan yang harus dilakukan kalau kita hendak mengetahui eksistensi empirik suatu konsep.
Subsidi perikanan telah menjadi isu yang mendapat perhatian luas di antara negara-negara anggota WTO. Banyak negara anggota WTO terutama negara-negara maju serta negara yang tergabung dalam Friend of Fish (Amerika Serikat, Chili, Ekuador, Islandia, Selandia Baru, Peru, Filipina dan Australia) mendesak agar perundingan WTO mendesak negara-negara anggota nya untuk menghapus subsisi perikanan di negaranya masing-masing. Selain negara-negara anggota WTO, desakan juga muncul dari lembaga internasional seperti FAO, WWF, Oceanía serta UNEP yang telah mengadakan penelitian dimana subsidi perikanan dinayatakan sebagai salahh satu faktor yang menyebabkan berkurangnya stok ikan dunia akibat penangkapan ikan secara berlebihan.
WTO melalui Ketua Negosiasi Guillermo Valles Galmes mengeluarkan draft yang meminta 151 anggotanya untuk menghapus subsidi bagi industri perikanan. Penghapusan subsidi yang diminta WTO antara lain mencakup subsidi dalam kepindahan kepemilikan, pembangunan atau perbaikan kapal-kapal ikan. Selain itu, subsidi dalam biaya operasi seperti perizinan atau pembelian bahan bakar juga diminta untuk dihapuskan. Bentuk subsidi lainnya yang juga harus dihapuskan adalah subsidi untuk infrastruktur pelabuhan.
Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO juga diminta untuk mencabut subsidi yang diberikan pada sektor perikanan. Sebagai negara berkembang, Indonesia menolak rencana tersebut karena dapat menurunkan daya saing indutri perikanan Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan konsentrasi pembangunan untuk melindungi perhatian hak untuk hidup dari nelayan miskin dan juga membangun infrastruktur-infrastruktur penting untuk pembangunan.

1.8 Metodologi Penelitian
Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan sifat deskriptif analitis yaitu dengan mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan data yang ada, kemudian dilanjutkan dengan meneliti dan menelaahnya secara lebih jelas lagi dari faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi, kondisi dan fenomena yang diselidiki.
Sementara teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan (library research) yaitu pengumpulan data dari berbagai literatur berupa buku, jurnal, koran, majalah, dan internet yang sesuai dengan permasalahan yang ingin dikemukakan penulis.

1.9 Ruang Lingkup Penelitian
Dalam penelitian ini kiranya peneliti merasa perlu untuk memberikan batasan waktu terhadap fenomena atau permasalahan yang hendak diteliti. Batasan waktu sangat diperlukan agar penelitian yang dilakukan menjadi lebih jelas dan fokus. Oleh karena itu, penulis memberikan batasan waktu penelitian dari tahun 2001 sampai tahun 2009. Pertimbangan peneliti menetapkan jangka waktu tersebut adalah pada tahun 2001, subsidi perikanan mulai dibicarakan secara serius oleh WTOsetelah dikeluarkannya deklarasi tingkat menteri, sedangkan batasan untuk tahun 2009 peneliti memilihnya karena data-data yang diperkirakan dapat mendukung penelitian ini hanya sampai tahun 2009.

1.10. Sistematika Penulisan
BAB I : PENDAHULUAN
Bagian ini memaparkan latar belakang, perumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka dasar teori, hipotesa, definisi konsepsional dan operasional, metode dan tekhnik penelitian, ruang lingkup, dan sistematika penulisan
BAB II :GAMBARAN UMUM SEKTOR PERIKANAN INDONESIA
Bab ini akan menjelaskan tentang kondisi sektor perikanan Indonesia seperti, jumlah masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidup dari hasil perikanan, jumlah hasil tangkapan ikan nelayan, jumlah kapal dan pelabuhan perikanan, besaran ekpor Indonesia, permasalahan dalam sektor perikanan Indonesia dan peran pemerintah dalam sektor perikanan
BAB III : DAMPAK NEGATIF PENGHAPUSAN SUBSIDI PERIKANAN TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA
Bab ini akan memaparkan dan menjelaskan hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan Pemerintah Indonesia dalam proses mengambil keputusan untuk menolak draf usulan penghapusan subsidi perikanan.
BAB IV :INDONESIA MENOLAK DRAF USULAN PENGHAPUSAN SUBSIDI PERIKANAN WTO
Bab ini akan membahas keputusan Indonesia menolak draf usulan penghapusan subsidi perikanan serta langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia
BAB V : SIMPULAN
Bagian ini berisi tentang simpulan penting yang didasarkan pada pembahasan bab-bab sebelumnya

DAFTAR PUSTAKA

BUKU
Direktorat Perdagangan & Perindustrian Multilateral: Dirjen Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan. 2004. Sekilas WTO. Jakarta: Departemen Luar Negeri
Fauzi, Akhmad.2005. Kebijakan Perikanan dan Kelautan: Isu, sintesis dan Gagasan Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Hady, Hamdy. 2001. Ekonomi Internasional, teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional, Edisi I, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Jackson, Robert dan Georg Sorensen. 2005. Pengantar studi Ilmu Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Mas’oed, Mohtar. 1994. Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
———————1990. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3ES
——————–.1969. Study Hubungan Internasional, Tingkat Analisis dan Teorisasi. Yogyakarta: Pusat Study antar Universitas, Studi Social UGM
Neuchterlein, Donald C. 1979 National Interest A New Approach, Orbis.
Rourke, John T. 2002. International Politics on the World Stage. Connecticut: McGrow Hill Companies
.
INTERNET
ASEAN Usulkan Pertahankan Subsidi, dalam http//www.kompas/read/xml/2008/04/08/-19505520/asean.usulkan.pertahankan.subsidi diakses pada 16 Janiari 2010

DKP Usulkan Kelautan dan Perikanan menjadi Bidang Pembangunan Tersendiri, dalam
http://www.dkp.go.id/index.php/ind/news/1601/dkp-usulkan-kelautan-dan-perikanan-menjadi-bidang-pembangunan-tersendiri, diakses pada 15 Januari 2010

Fisheries Subsidies-Impact and Option for Reform dalam www. unep.ch/etb/ diakses pada tanggal 15 Januari 2010

:Indonesia Pertahankan Subsidi Perikanan, dalam http://disperindag-jabar.go.id/ , diakses pada tanggal 10 Januari 2010

Rules dalam http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/meet08_brief04_e.doc – 2008-07-17 , diakses pada tanggal 16 Januari 2010

Subsidies and the WTO ,www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/wtr06-2f_e.pdf – 2009-02-10 – Text Version
[ More results from http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e ]

Categories: Opini | Tags: | 1 Komentar

Navigasi pos

One thought on “Motivasi Indonesia Menolak Draf Usulan Penghapusan Subsidi Perikanan WTO

  1. entahlah

    bagus…..semangat!!!!aku lagi malas baca……kapan-kapan aja ku baca ya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.