Liberalisasi Perdagangan Produk Pertanian dalam Sistem Perdagangan Dunia. Konflik Antara Utara-Selatan

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang
Tulisan ini adalah studi ekonomi politik internasional mengenai konflik antara negara-negara utara dengan negara-negara selatan yakni menyangkut perundingan-perundingan dalam WTO (World Trade Organization) tentang liberalisasi sektor pertanian dalam kerangka kerja organisasi tersebut. Pada dasarnya globalisasi terjadi ketika ditetapkannya formasi sosial global baru dengan ditandai oleh diberlakukannya secara global suatu mekanisme perdagangan melalui proses yang sulit, di Marrakesh, Maroko, yakni suatu perjanjian internasional perdagangan yang dikenal dengan General Agreement on Tariff and Trade (GATT). GATT merupakan suatu kumpulan aturan internasional yang mengatur perilaku perdagangan antarpemerintah. GATT juga merupakan forum negosiasi perdagangan antar pemerintah, serta juga merupakan pengadilan untuk menyelesaikan jika terjadi perselisihan dagang antar bangsa. Kesepakatan itu dibangun atas asusmsi bahwa sistem dagang yang lebih terbuka lebih efisisen dibandingkan sistem yang proteksionis, dan dibangun diatas keyakinan bahwa persaingan bebas akan akan menguntungkan bagi negara yang menerapkan prinsip-prinsip efektivitas dan efesiensi.
Pada tahun 1995, suatu organisasi pengawasan perdagangan dan kontrol perdagangan dunia yang dikenal dengan World Trade Organizatios (WTO) didirikan dan organisasi global ini sejak didirikan mengambil alih GATT. WTO merupakan salah satu aktor dan forum perundingan antar perdagangan dari mekanisme globalisasi yang terpenting. Tujuan utama WTO adalah untuk menciptakan persaingan sehat dibidang perdagangan internasional bagi para anggotanya. Sedangkan secara filosofis tujuan WTO adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan, menjamin terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi dan perdagangan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia.
WTO memiliki 143 negara anggota dan 31 negara yang saat ini sedang dalam proses perundingan (accession) untuk masuk menjadi anggota WTO. Dengan menandatangani dan meratifikasi WTO, tiap negara anggota mempunyai hak hukum untuk tidak diperlakukan secara diskriminasi oleh anggota WTO lainnya baik perlakuan dibidang tarif, non tarif maupun perlakuan secara nasional (national treatment). Disamping itu pula negara anggota WTO , khususnya negara berkembang berhak untuk memperjuangkan haknya, misalnya melalui penyelesaian sengketa WTO dan mempersalahkan kebijakan negara lain yang dianggap merugikan kepentingan negara-negara berkembang diberbagai forum relevan di WTO.
Berbagai persetujuan WTO dapat dipergunakan oleh negara-negara berkembang untuk melindungi kepentingan dalam negerinya (pada umumnya industri dalam negeri) dari impor yang terbukti mengandung unsur “unfair”. Keuntungan lainnya yang penting adalah bahwa negara-negara berkembang ikut menentukan anggota perundingan perdagangan internasional dimasa mendatang yang selama ini sangat didominasi negara maju. Hal ini tidak dimungkinkan apabila negara-negara berkembang tidak berada dalam sistem WTO tersebut.
Perundingan-perundingan yang diadakan WTO sering mengalami kebuntuan dan kegagalan yang diakibatkan adanya pertentangan yang terjadi diantara negara anggotanya yakni antara kelompok negara-negara utara (negara-negara maju yang dimotori oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa) dengan negara-negara selatan (kelompok negara berkembang seperti Indonesia, Brazil, India, negara-negara Afrika dan Amerika Latin).Salah satu hasil perundingan yang disepakati dalam perjanjian WTO yakni persetujuan dalam bidang pertanian.
Pertanian telah diatur oleh WTO sejka tahun 1995 yang dinamakan Perjanjian Pertanian (Agreement on Agriculture /AOA) tahap I. Tujuannya, agar setiap negara mau menghapus tarif pertaniannya dan mau menghapus subsidi pertaniannya. Intinya, meminta diterapkannya perdagangan bebas produk-produk pertanian dan sistem pertanian yang liberalistik. Perundingan AoA tahap-II dimulai kembali sejak Januari 2000 sampai sekarang,seiiring dengan diadakannya Putaran Doha sejak tahun 2003. Saat ini tujuannya lebih ambisius lagi, yaitu pengurangan tarif dan pemotongan subsidi lebih lanjut.
Persetujuan dibidang pertanian bertujuan untuk menciptakan perdagangan hasil pertanian yang fair, predictable dengan cara mengatur penghapusan subsidi, akses pasar dengan memperhatikan kepentingan pembangunan dan kepentingan negara-negara miskin dan negara berkembang yang masih merupakan net importir. Persetujuan ini memuat empat masalah pokok yaitu : (a) Konsensi dan Komitmen akses pasar , (b) domestic support (c) ekspor subsidi , dan (d) ketentuan untuk kepentingan negara –negara terbelakang (negara miskin) yang merupakan net importir hasil-hasil pertanian. Persetujuan tersebut juga mengatur masalah penting yang bersifat ekonomis dan politis kepada anggota yaitu penggunaan bantuan dalam negeri (domestic support) yang sifatnya tidak merugikan perdagangan hasil pertanian untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan desa. Untuk negara-negara berkembang, Khususnya Indonesia, sifat multifunctionality dari pertanian mencangkup tujuan sektor ini untuk kepentingan negara-negara berkembang yaitu food security, poverty alleviation dan rural development.
Liberalisasi sektor pertanian adalah pokok bahsan yang menjadi perdebatan diantara negara-negara anggota WTO. Negara-negara maju atau negara-negara utara mendesak agar negara-negara selatan atau negara berkembnag agar membuka pasarnya untuk produk pertanian yag berasal dari negara maju. Hal ini merupakan prinsip perdagangan bebas yang telah dianut semua negara anggota WTO. Permasalahan ini menjadi masalah yang diangkat dalam makalah ini yakni, konflik yang terjadi antara negara-negara utara dan negara-negara selatan mengenai liberalisasi perdagangan produk pertanian.

I.2 Rumusan Masalah
Penulisan makalah ini dimaksudkan untuk mendapat pemahaman mengenai
1. Bagaimana konflik yang terjadi antara negara maju dan negara berkembang sebagai tanggapan atas upaya liberalisasi perdagangan produk pertanian dalam sistem perdagangan dunia?
2. Bagaimana upaya negara berkembang memperjuangkan kepentingan mereka untuk melindungi produk pertanian mereka dari konsep liberalisasi perdagangan dalam setiap forum perundingan WTO?

I.3 Tujuan Penulisan
Penulisan makalah ini bertujuan untuk
1. Menjelaskan: konflik yang terjadi antara negara maju dan negara berkembang sebagai tanggapan atas upaya liberalisasi perdagangan produk pertanian dalam sistem perdagangan dunia.
2. Menjelaskan upaya yang dilakukan negara berkembang untuk melindungi produk pertanian mereka dari konsep liberalisasi perdagangan

I.4 Tinjauan Pustaka.
Dalam menganalisa permasalahan ini, penulis menggunakan pendekatan pluralisme yang berasumsi bahwa, pertama actor-aktor non negara adalah aktor penting dalam hubungan internasional. Organisasi internasional sebagai contohnya dapat menjadi aktor independent yang dapat menentukan haknya sendiri. Organisasi internasional memiliki para pembuat kebijakan sendiri, birokrat dan kelompok-kelompok lainnya yang memiliki pengaruh dalam menentukan isu-isu yang bersifat politik. organisasi internasional lebih dari sekedar arena dimana negara-negara berdaulat berkompetisi , namun otonomi dan kekuatan organisasional dapat bersifat absolute, tidak eksis atau keduanya.
Berdasarkan asumsi diatas, sebagai salah satu organisasi internasional, WTO merupaakn aktor non negara yang berperan penting dalam urusan perdaganan dunia. Sebagai organisasi yang memiliki berbaagi macam wewenang dan fungsi mulai dari liberalisasi perdagangan jasa hingga perdagangan pertanian, menjadikan masing-masing negara anggota berusaha memajukan kepentingannya agar terakomodir dilembaga ini. Organisasi perdagangan dunia WTO ini mempunyai tujuan dasar yakni menghapus segala hambatan-hambatan dalam perdagangan dunia. Dalam mewujudkan tujuan ini, seluruh negara anggota mempunyai hak dalam mempengaruhi setiap keputusan –keputusan yang dihasilkan oleh organisasi sesuai dengan kepentingan negara anggota masing-masing. Organisasi ini mampu mempengaruhi setiap kebijakan yang diambil oleh suatu negara, hal ini disebabkan oleh peranan dan fungsi WTO itu sendiri yang sifatnya legal dan mengikat dilaksanakan oleh masing-masing negara anggota WTO tanpa terkecuali dan menjadi bagian dari legislasi nasional.
Penulis juga menganalisa permasalahan ini dengan menggunakan teori kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Nuechterlein. Menurut Nuechterlein, konsep kepentingan nasional dibagi menjadi 4 poin, yang disebut sebagai kepentingan dasar suatu negara, yaitu:
1. Defense Interest: “The protection in the nation state and citizen from the treat of physical violence by another country and or protection from an externality inspired threat to national political system”
2. Economic Interest: “Enchancement of national interest economic well-being in relation with other countries”. Kepentingan ekonomi yaitu adanya tambahan nilai ekonomi dalam hubungan dengan negara lain dimana hubungan perdagangan akan mendapatkan keuntungan.
3. World Order Interest: “The maintance of an international politic and economy system in with us citizen and comercial can operate paecefully outside their own worders”. Kepentingan tata dunia yaitu adanya jaminan pemulihan terhadap sistem politik dan ekonomi internasional dimana suatu negara dapat merasakan suatu keamanan sehingga rakyat dan badan usaha dapat beroperasi di luar batas negara dengan aman.
4. Ideoligical Interest: “The protection and futherance of a set values with the citizen of a nation state and believe to be universality good”. Kepentingan ideologi yaitu perlindungan terhadap serangkaian nilai-nilai tertentu yang dapat dipercaya dan dapat dipegang masyarakat dari suatu negara berdaulat.

Tujuan diplomasi Indonesia dan negara-negara berkembang dalam forum perundingan WTO yaitu menginginkan adanya kepentingan nasional dibidang ekonomi yakni implementasi oleh negara anggota WTO tentang konsep Special Product yang dibahas dalam perundingan WTO dibidang pertanian khususnya pangan. G33 mengeluarkan suatu Minister Comminique yang intinya berisi kesepakatan untuk terus memperjuangkan masuknya konsep SP dan SSM didalam framework agreement yang baru melalui negosiasi forum WTO dibidang pertanian, Aliansi itu menginginkan reformasi fundamental dalam aturan yang menyangkut produk strategis (SP). Proposal yang diajukan , antara lain mendesak agar disepakati fleksibilitas untuk mendesain tingkat tariff untuk produk special, yang diluar komitmen umum dalam WTO. Aliansi juga mendesak penerapan mekanisme SSM serta keterkaitan antara SP dengan SSM.
Negara-negara berkembang dimanaIndonesia sebagai pemimpin G-33, terus melakukan konsolidasi dengan para anggota G-33 secara informal melalui para ambassador masing-masing negara di Jenewa. Selain upaya tersebut, Indonesia juga melakukan diplomasi terhadap aliansi negara berkembang lainnya yang memiliki interest yang berbeda seperti Cairns Group yang dipimpin Australia, G-33 yang dikordinir Indonesia, G-20 dikomandoi Brasil dan India, G-90 oleh Guyana, serta Cotton Group oleh empat negara afrika (Mali, Burkina Faso, Chad, dan Benin) dengan cara mendukung kepentingan mereka perjuangkan tetapi juga dengan mencari dukungan aliansi-aliansi tersebut terhadap konsep SP dan SSM yang diperjuangkan oleh G-33.

I.5 Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengadakan studi kepustakaan sehingga data yang diperoleh berdasarkan buku-buku serta artikel yang berhubungan dengan organisasi perdagangan dunia (WTO) dan permasalahan-permasalah diantara negara-negara anggota WTO tersebut.

I.6 Sistemika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
Pada BAB pendahuluan ini menguraikan: latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penulisan, teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan.
BAB II PEMBAHASAN
Pada BAB Pembahasan ini akan dijelaskan perjanjian bidan pertanian AoA, rencana liberalisasi sektor pertanian dan konflik yang terjadi antara negara maju dan negara berkembang untuk mencapai kepentingan masing-masing negara
BAB III KESIMPULAN

BAB II PEMBAHASAN

II.1. Perjanjian dibidang Pertanian AoA (Agreement on Agriculture)
Perdagangan internasional dapat berdampak positif atau negative terhadap pertumbuhan, perkembangan perekonomian dan kesejahteraan umum suatu negara. Perdagangan pro-pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan umum apabila dilaksanakan secara bebas dan adil yang utamanya mensyaratkan bebas akses dan keluar pasar , tidak ada pelaku pasar dominan, dan tidak ada fasilitas yang berbeda diantara pelaku pasar. Prinsip inilah yang mendasari kesepakatan umum mengenai tariff dan perdagangan (GATT) termasuk kesepakatan dibidang pertanian (AoA) WTO, dan hal ini yang menjadi alasan utama Indonesia menyetujui AOA dan berusaha menjadi anggota WTO yang baik.
Agreement of Agriculture (AoA) atau persetujuan dibidang pertanian memiliki tiga bagian utama meliputi:, market access, domestic support, dan export subsidies. Perjanjian pertanian (AoA) ini merupakan salah satu dari sejumlah bentuk perjanjian penting lainnya yang telah dinegosiasikan selama Putaran Uruguay. Sama halnya dengan perjanjian-perjanjian lain pada Putara Uruguay, maka AoA mulai dimasukkan pada tahun 1995 dalam perjanjian WTO.
Persetujuan tersebut juga meliputi isu-isu diluar perdagangan seperti ketahanan pangan, perlindungan lingkungan, perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang, termasuk juga perbaikan kesempatan dan persyaratan akses untuk produk-produk pertanian bagi negara-negara tersebut. Sebelum membahas unsur-unsur dalam AoA, perlu dipahami perbedaan kepentingan diantara berbagai negara didunia didalam sektor pertanian. Negara- negara maju, sebagai penghasil dan eksportir besar hasil pertanian, selama ini memberlakukan proteksi ketat, memberikan subsidi besar kepada para petani mereka, dan menyediakan subsidi ekspor. Hal ini tentu saja merugikan negara pengekspor hasil pertanian lainnya, terutama negara-negara miskin dan berkembang yang memiliki kemampuan sumber daya yang serba terbatas. Karena itu, negara-negara berkembang sangat berkepentingan dengan aturan perdagangan yang adil pada sektor ini.
Yang lebih mendasar lagi, banyak negara dunia ketiga, pertanian terutama bukanlah isu perdagangan, tetapi erat kaitannya dengan pola hidup rakyat pedesaan. Sebagian besar petani mengerjakan lahan mereka bukan untuk tujuan komersial, tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidup atau sebagian besar dari tradisi keluarga mereka. Para petani ini tidak mempunyai lahan yang luasdan seringkali bertani adalah satu-satunya keahlian sehingga menjadi satu-satunya sumber penghidupan mereka.
AoA mengatur liberalisasi produk-produk pertanian yang merupakan kepentingan sebagian besar penduduk dunia, karena pertanian berarti sumber penghidupan bagi sebagian besar penduduk dinegara berkembang yang sebagian besar masyarakatnya bergantung pada pertanian subsistem, AoA berarti pula merubah proteksi yang dibuat pemerintah negara-negara maju, perluasan pasar dan membawa sektor pertanian yang penuh proteksi kedalam pasar bebas.

II. 2 Kesepakatan WTO mengenai Liberalisasi sektor pertanian.
Sejak disepakati perjanjian perdagangan sektor multilateral di sektor pertanian yakni Agreement on Agriculture (AoA) pada tahun 1994, telah terjadi penyesuaian kebijakan nasional masing-masing negara WTO. Di dalam AoA dimuat kesepakatan negara anggota untuk melaksanakan : 1) perluasan akses pasar produk untuk pertanian melalui, pengurangan tarif, dan ratifikasi non tarif, 2) pengurangan subsidi ekspor, dan 3) penurunan subsidi domestik (domestic support). Kesepakatan ketiga ini yang sangat sering diperdebatkan dalam forum-forum WTO, dimana negara-negara maju menginginkan negara berkembang untuk mengurangi atau bahkan mencabut subsidinya, sehingga akan memperlemah petani negara tersebut dan merusak sektor pertanian mereka sehingga secara perlahan produk-produk negara maju akan memasuki negara kecil, seperti yang terjadi di Indonesia.
Agreement on Agriculture atau persetujuan WTO dibidang pertanian berlaku sejak tanggal 1 januari 1995 bertujuan untuk melakukan reformasi kebijakan perdagangan dibidang pertanian dalam rangka menciptakan suatu sistem perdagangan pertanian yang andil dan berorientasi pasar. Program reformasi tersebut berisi komitmen-komitmen untuk mengurangi susbsidi domestic, subsidi ekspor dan meningkatkan akses pasar melalui penciptaan peraturan dan disiplin yang kuat dan efektif.
Kesepakatan tersebut awalnya diharapkan mampu menciptakan perdagangan dunia yang lebih terbuka, transparan, dan non diskriminatif. Semua anggota WTO diharapkan dapat menghilangkan hambatan perdagangan non-tarif, secara bertahap mengurangi tarif, harus menghapus subsidi, serta mengurangi atau menghapus kebijakan yang bisa mendistorsi perdagangan bebas yang adil. Namun, kesepakatan tersebut, tampaknya hanya berlaku bagi negara berkembang dan bukan pada negara maju. Keadilan dalam perdagangan hanya semboyan negara maju yang tidak diimplementasikan dalam praktek perdagangan mereka.
Amerika Serikat dan 18 negara anggota Cairns Group (termasuk Indonesia), selaku negara-negara eksportir produk pertanian terbesar, tak sabar untuk melakukan liberalisasi radikal pada pasar produk pertanian dunia. Namun, Eropa dan Jepang menghendakinya perlahan-lahan, melakukan pendekatan hati-hati, termasuk memperhitungkan peran sektor pertanian mereka dalam masalah perlindungan lingkungan dan keamanan pangan. Dari sisi negara-negara berkembang, liberalisasi pertanian jelas akan mengancam puluhan juta petani mereka. Karena itu, sejumlah permintaan diajukan berkaitan dengan produk-produk pertanian tertentu agar diberikan pengecualian dalam kebijakan penurunan tarif ataupun membuka pasar.
Masalah liberalisasi perdagangan sektor pertanian merupakan hal yang paling sulit sebagai upaya WTO menciptakan tata perdagangan dunia yang lebih baik. Liberalisasi produk pertanian bukan hanya menyangkut kepentingan ekonomi semata, namun menyangkut produl-produk yang spesifik dan berhubungan dengan banyak banyak orang. Indonesia, sebagai salah astu negara berkembang juga mengusulkan liberalisasi sektor pertanian namun dengan pengecualian untuk jagung, beras, gula dan kedelai. Kesepakatan tentang liberalisasi pertanian telah disepakati dalam pertemuan
Pada konferensi Tingkat Menteri (KTM) I, II, III, negara berkembang pada umumnya menganggap bahwa negara maju belum memenuhi maksud baik untuk meliberalisasi pasar yang menjadi kepentingan negara berkembang. Indikasi ini terlihat dari kuatnya desakan negara-negara maju yang dimotori Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk membuka lebar-lebar pasar negara berkembang dengan tuntutan penghapusan hambatan-hambatan perdagangan berupa tariff dan nontarif, penghapusan subsidi domestik, serta subsidi ekspor di negara berkembang sementara mereka sendiri begitu kuatnya mempertahankan sikap proteksionisme dalam melindungi pasar dan petaninya. Posisi tawar negara-negara berkembang sangat lemah karena hanya berperan 13 persen dalam perdagangan dunia sehingga kekuasaan perdagangan dunia tetap ditangan negara-negara maju melalui perusahaan-perusahaan MNC nya.
Pada KTM WTO ke IV (9-14 November 2001) di Doha, Qatar, berlangsung proses perundingan yang sangat alot karena hampir semua negara anggota bertahan pada posisinya. Namun pada akhirnya dicapai kesepakatan yang dikenal dengan Doha Development Agenda (DDA). Konferensi telah berhasil menyepakati suatu deklarasi yang menghasilkan suatu keseimbangan antara kepentingan negara berkembang disatu pihak dan kepentingan negara maju dilain pihak . Kepentingan Indonesia dan negara berkembang lainnya adalah bilaman terjadi perundingan perdagangan multilateral maka agendanya harus seimbang antara kepentingan negara maju dan negara berkembang.
Dalam deklarasi tersebut disepakati kepentingan negara-negara berkembang mengenai perlakuan khusus dan berbeda (special and differential Treatment) yang mencakup ketahanan pangan, pembangunan pedesaan, dan pengentasan kemiskinan yang merupakan isu dominan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Mengingat ketentuan-ketentuan dalam perjanjian WTO yang memberikan perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang tidak berjalan efektif, maka negara berkembang menginginkan agar dilakukannya tindakan-tindakan konkrit sehingga negara berkembang dapat menarik manfaat dari ketentuan-ketentuan tersebut.
II.3 Konflik Utara-Selatan (Perbedaan Kepentingan antara negara maju dan negara berkembang)
Pertemuan-pertemuan tingkat menteri WTO memiliki tradisi kegagalan ketika negara-negara berkembang mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka yang sah. Kegagalan dalam pertemuan WTO telah terjadi sejak putaran Uruguay, hingga kegagalan pertemuan tingkat menteri di montreal 1988, dan di Brusel 1990. demikian pula halnya kegagalan Pertemuan Tingkat Menteri di Seatle pada tahun 1999 sebagian besar disebabkan oleh penolakan negara-negara berkembang yang diabaikan dalam proses itu dan dipaksa menerima paket yang disepakati oleh negara-negara besar itu sendiri. Pada pertemuan tingkat menteri ke IV di Doha, Qatar dicapai kesepakatan yang dikenal dengan Doha Development Agenda (DDA). Konferenis telah berhasil menyepakati suatu deklarasi yang menghasilkan suatu keseimbangan antara kepentingan negara berkembang disatu pihak dan kepentingan negara maju dilain pihak. Dalam deklarasi tersebut disepakati kepentingan negara berkembang mengenai perlakuan khusus dan berbeda yang mencakup ketahanan pangan dan pembangunan pedesaan serta Non Trade Concern yang merupakan isu yang sepenuhnya akan dipertimbangkan dalam negosiasi-negosiasi perdagangan hasil pertanian.
Arus Putaran Doha adalah rangkaian pembicaraan yang diselenggarakan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dimulai tahun 2001 di Doha, Qatar. Tujuannya, menghasilkan perjanjian baru tentang perdagangan internasional untuk memperlancar arus barang. Hal ini diperlukan demi peningkatan aktivitas ekonomi global. Upaya untuk mengimplementasikan hasil-hasil yang telah disepakati dalam putaran Doha mengalami banyak hambatan yang disebabkan karena perbedaan kepentingan dari kelompok negara-negara. Kendala utama adalah desakan negara maju agar negara berkembnag membuka pasar lebar-lebar bagi produk negara maju (juga termasuk produk pertanian asal negara maju). Disisi lain, negara maju mempertahankan subsidi pertanian bagi para petani, yang menghambat arus masuk komoditas pertanian, andalan utama negara berkembang. Hal ini sangat bertentangan dengan hasil-hasil yang telah disepakati dalam putaran Doha yakni untuk mengurangi kemiskinan di negara berkembang melalui sektor perdagangan.
Subsidi dan dukungan domestik dianggap menyebabkan distorsi dalam perdagangn internasional. Subsidi melalui berbagai cara dan jenis, dilakukan untuk membantu dan melindungi sektor pertanian dalam negeri. Pemberian subsidi dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian. Negara maju tidak mau memotong subsidi pertaniannya. Padahal subsidi tersebut akan menjadi dumping bagi negara berkembang. Sebaliknya, negara berkembang diminta untuk memotong ladi tarifnya lebih besar, sebagaimana ususlan penggunaan formula swiss, dan subsidi yang terbatas.
Subsidi yang diberikan oleh negara maju memiliki jumlah yang besar. Bank Dunia dalam Prospek Ekonomi Global 2004, negara-negara maju yang tergabung dalam Organization for Cooperation and Developmnet (OECD) memberikan subsidi lebih dari 300 milyar dolar AS pertahun. Subsidi sebesar itu, 250 milyar $US benar-benar langsung ditujukan untuk para petani. Untuk komoditi beras misalnya, negara-negara OECD memberikan subsidi 6,4 milyar dolar AS per tahun atau dihitung-hitung hampir setara dengan total ekspor negara-negara berkembang. Pemerintah Amerika Serikat memberikan subsidi kepada petani kapas 3,9 milyar atau hampir tiga kali dana bantuan AS ke Afrika.
Uni eropa adalah salah satu negara yang juga melakukan proteksi terhadap hasil pertaniannya. Kelompok negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa melakukan proteksi untuk melindungi petaninya. Perlindungan tersebut bisa saja melalui tariff peak yaitu tingkat tarif amat tinggi untuk sejumlah produk pertanian seperti susu/keju, daging, beras, gula, gandum. Disamping itu, negara Uni Eropa juga membantu petaninya dalam AoA (Agreement on Agriculture) digolongkan masuk dalam BB (Blue Box) dan GB (Green Box) khususnya yang terkait dengan direct payment dan de-couple payment. Amerika Serikat dan Uni Eropa adalah negara yang sangat menonjol dalam peningkatan support terhadap sekotr pertanian .

Tabel 2.1. Tingkat Bantuan Sektor Pertanian di Negara OECD, Khususnya EU dan AS (US$ billion): 1986-1988, 1988-2001
Negara 1986-88 1999-01 1998 1999 2000 2001
OECD 302 330 339 357 321 311
AS 69 95 91 99 92 95
UE 110 113 125 130 102 106
Sumber: OECD (2001 and 2002) as reported by Actionaid (2003), The Development Impact of Agriculture Subsidies.
Sejak tahun 2002, Amerika Serikat memberikan subsidi sebesar US$ 19 milyar pertahun kepada petaninya, atau sekitar dua kali dari dana yang dicadangkan untuk bantuan internasional, yang tentu saja sering menjadi bulan-bulanan dan topik alot dalam setiap perundingan WTO. Bagaimana dampaknya pada masa depan perdaganagn dunia yang adil atau tepatnya pada tingkat kesetaraan dan kebersaingan negara berkembang dalam peta perdagangan dunia apabila subsidi besar-besaran dalam Undang-Undang Pertanian (farm bill) AS tersebut direncanakan dalam waktu 10 tahun mendatang.
Padahal bukan rahasia umum lagi, bahwa negara-negara maju tetap memberikan subsidi kepada petani dan pertaniannya, sebagai contoh bahwa setiap sapi di Uni Eropa mendapat subsidi dari pemerintahnya sebesar 2,2 dollar AS per hari. Angka itu jahu lebih besar ketimbang pengeluaran per hari 1,2 miliar penduduk termiskin di dunia yang hidup dengan biaya kurang dari satu dollar AS per harinya (Kompas, 22 Desember 2005). Serta jutaan dollar dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat untuk melindungi para petaninya melalui subsidi harga. Alasannya demi melindungi petani, konstituen politik mereka dan ini menjadi argumen yang selalu diajukan dan diperdebatkan negara maju dalam setiap perundingan yang membahas masalah keadilan perdagangan pertanian antar negara. Padahal, menurut Presiden Brasil Lula da Silva, petani yang dimaksud adalah warga kaya Eropa, warga kerajaan, penghasil anggur merek Bordeaux, dan keju merek terkenal
Keberlanjutan pelaksanaan Putaran Doha terus mengalami kebuntuan dalam setiap pertemuan-pertemuan lanjutan WTO. KTM V di Cancun 2003, KTM VI di Hongkong 2004 hingga pertemuan terakhir pada tahun 2008 di Geneva selalu mengalami kegagalan. Negara maju yang dipimpin Amerika Serikat dan Uni Eropa enggan untuk menurunkan subsidi pertanian negara mereka. Pada pertemuan tingkat menteri di Geneva, upaya negara berkembang untuk mendesak negara maju agar mengurangi subsidi pertaniannya tidak membuahkan hasil. Bahkan dalam Rancangan Undang-Undang Pertanian AS yang baru dicantumkan bahwa As perlu meningkatkan ekspor pertanian. Hal ini membuat banyak anggota WTO meragukan niat baik AS soal pemangkasan subsidi pertanian. Dalam draf bidang pertanian, AS setuju menurunkan subsidi pertanian yang diberikan kepada petani menjadi 13 miliar hingga 16,4 miliar dollar AS. Negara berkembang mengharapkan AS menurunkan subsidi domestik hingga lebih rendah lagi agar produk pertanian serupa dari negara berkembang lebih kompetitif dipasar internasional.
Subsidi pertanian yang diberikan AS kepada petaninya, memungkinkan petani AS bisa menjual harga lebih rendah dari harga seharusnya. Selain persoalan subsidi domestik, tingginya tarif impor produk dinegara maju juga menyulitkan negara-negara berkembang untuk memasarkan produk pertanian ke negara maju. Uni Eropa dan negara-negara yang bergabung dalam G-10 masih keberatan dengan tuntutan G-33 agar tarif impor di negara maju diturunkan.
Selain upaya untuk penurunan tarif dan subsidi yang diberikan oleh negara maju kepada petaninya, negara-negara berkembang terutama negara yang tergabung dalam G-33 yang dipimpin Indonesia. Sejak perundingan putaran Doha, Indonesia dan negara berkembnag lainnya telah mengadakan diplomasi-diplomasi agar konsep yang mereka tawarkan diterima oleh negara-negara anggota WTO terutama negara maju.
Pasca KTM IV Doha, Indonesia mulai menyiapkan proposal yang dapat menjabarkan Special and Differential Treatment (S&D). Maka pada rapat interdep Pemerintah Indonesia beserta departemen terkait tanggal 12 Maret 2003 di Jakarta merumuskan proposal mengenai Strategic Product (SP) dan Special Safeguard Mechanism (SSM). Indonesia menyadari bahwa semua negara termasuk negara berkembang yang telah disepakati mendapat akses S&D, harus melakukan penurunan tariff produk-produk pertaniannya, tidak perduli apa pun bentuk modalitas perundingan yang akan disepakati nanti. Indonesia juga sadar bahwa kondisi umum daya saing produk pertaniannnya relative lebih rendah dibandingkan dengan produk pertanian impor negara maju.
Indonesia dan negara berkembnag menginginkan agar proposal SP/SSM yang diusulkan dapat diterima dalam worksheet perundingan WTO agar produk-produk sensitive pertanian Indoensia dan negara-negara berkembang mendapat pengecualian dalam penurunan tariff (liberalisasi). Selain itu, Indonesia memandang perlu adanya suatu mekanisme langsung untuk menjaga agar tidak terjadi lonjakan harga akibat import surges (produk impor akibat subsidi ekspor maupun domestic yang dipraktekkan oleh negara maju.
Selain itu dengan melihat pengalaman komitmen pengurangan tariff selama ini, yakni dengan membanjirnya pangan-pangan impor telah menimbulkan dampak negative terhadap produktivitas pangan dalam negeri yang akan merembes pada matinya su,ber kehidupan sebagian besar petani Indonesia yang mayoritasnya adalah petani gurem (petani padi dan berlahan sempit). Dari gejolak ini, maka dikhawatirkan akan mengancam stabilitas nasioanl Indonesia sendiri akibat peningkatan jumlah pengaangguran akibat implikasi masuknya pangan impor, maka pemberi subsidi di Indonesia sangat mutlak diperlukan mengingat biaya produksi yang begitu tinggi. Ditambah lagi dengan kepemilikan lahan yang sangat kecil untuk masing-masing petani untuk ukuran ekonomis yang tidak menguntungkan.
Menurut Kaman Nainggolan bahwa satu satunya instrument yang legitimate bagi negara-negara berkembang untuk bertahan dalam negosiasi perundingan WTO pasca-Cancun adalah melalui konsep strategic product (belakangan berubah menjadi special Product). Konsep ini memberikan perlindungan bagi produk-produk yang dianggap strategis dinegara berkembang guna membnagun ketahan pangan, pedesaan, serta pengentasan kemiskinan. Konsep ini dikombinasikan dengan Special safeguard Mechanism (SSM) untuk memberikan perlindungan atas banjirnya produk impor murah akibat dumping maupun subsidi negara maju
Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya sangat lemah dari sisi bargaining power dibandingkan dengan negara-negara maju, maka dalam memperjuangkan konsep SP/SSM ini agar masuk dalam pembahasan KTM ke V di Cancun, Indonesia bersama dengan negara berkembang lainnya membentuk koalisi yang diberi nama Aliansi G-33 dan Indonesia menjadi kordinator koalisi ini. Koalisi ini menginginkan agar proposal mengenai konsep SP/SSM masuk kedalam draf perundingan KTM WTO V di Cancun pada September 2003. selain itu Indonesia juga bergabung dengan koalisi negara-negara berkembang lainnya seperti Cairns group, dan G-20 yang memiliki kepentingan berbeda sebagai upaya diplomasi untuk mencari dukungan konsep SP dan SSM yang diperjuangkan oleh aliansi G33
Kegagalan KTM V Cancun tidak berarti negara berkembang telah mampu mengoreksi ketidakseimbangan dan unfair trade. Perjuangan masih panjang dalam negosiasi lanjutan yang akan dimulai Desember mendatang. Negara berkembang harus bersatu untuk memperjuangkan agar dihilangkan berbagai domestic support dan subsidi ekspor yang dilakukan oleh negara maju. Strategic product (SP) diharapkan dapat dipakai sebagai instrumen buat negara berkembang, khususnya Indonesia untuk lebih fleksibel dalam mengatasi kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan serta mendorong pembangunan perdesaan. Hal itu harus benar-benar dapat diimplementasikan dengan jelas, dirancang dengan baik, serta jelas komitmen pemerintah untuk membangun ekonomi perdesaan dalam arti luas. Pengertian SP jangan pula dipersempit hanya pada 4 komoditas seperti beras, jagung, kedelai dan gula, harus ditemukan sejumlah produk strategis, yang kalau komoditas itu disupport dan dilindungi, maka tujuan di atas akan lebih mudah dicapai. Kalau itu tercapai maka akan mendorong dan menumbuhkembangkan ekonomi rakyat seperti idaman kita semua
Produk strategis atau special product, diartikan sebagai produk pertanian yang boleh dikecualikan dari liberalisasi lebih lanjut dengan alasan menjamin ketahanan pangan, pembangunan pedesaan, dan penghapusan kemiskinan. Ide dari SP adalah produk-produk pertanian tertentu mendapat fleksibilitas dan pengecualian dalam penurunan tarif, untuk menjamin ketahanan pangan dan jaminan penghidupan dinegara-negara berkembang.
Para perwakilan kelompok-kelompok negara berkembang tersebut juga meminta agar negara-negara maju dapat sepakat untuk menghapuskan langkah-langkah dukungan domestik pada tahun 2010, dan pada saat yang sama mampu mengatasi kepentingan negara-negara miskin, dan menekankan peenting adanya penurunan dukungan domestik yang menggangu perdagangan dukungan domestik. Kelompok negara berkembang menekankan pentingnya keterlibatan produk-produk khusus dan langkah-langkah pengamanan khusus (SSM) sebagai cara untuk mengatsi masalah keamanan pangan dan pembangunan dan keberlanjutan daerah pedesaan.
Selain itu, para anggota harus mempunyai fleksibilitas untuk memilih produk-produk dimana dan berapa banyak produk yang ditetapkan sebagai produk spesial, karena adanya perbedaan diantara negara-negara dalam hal struktur pertaniannya, lokasi geografisnya, daan kondisi-kondisi lain. Dengan SSM, negara berkembang dapat menyetop impor manakala telah mengancam pembangunan pedesaan dan ketahanan pangan, tanpa harus membuktikannya yang terlalu berbelit. Tetapi hal tersebut tidaklah cukup. SSM seharusnya tidak cukup dibatasi kepada SP, tetapi juga produk lain yang dianggap penting buat negara berkembang. SSM hanya mencakup perlindungan dari impor yang tidak adil, tetapi tidak terkait dengan non trade concern seperti yang diinginkan oleh negara berkembang. Sedangkan SP, tidak saja mencakup perlindungan dari akses pasar, tetapi juga yang terpenting adalah bantuan domestik yang fleksibel.
Perundingan Puataran Doha yang berlanjut hingga sampai pertemuan Geneva pada Juli 2008 juga membahas mengenai usulan negara berkembang mengenai konsep SP dan SSM. Pembahasan paling alot pada pertemuan WTO itu terkait dengan isu produk pertanian khusus yang diperlakukan berbeda dalam perdagangan serta mekanisme pengamanan perdagangan dibidang pertanian (SSM). Pada poin mengenai SP, negara berkembang dapat mengkategorikan 10-18 persen produknya sebagai produk khusus untuk ketahanan pangan dan penunjang kehidupan dikawasan pedalaman.
Kelompok G-33 dari 45 negara berkembang berusaha keras untuk mendapatkan hak dalam mendapat potongan tarif beberapa produk khusus, sedangkan negara pengekspor pangan, seperti Argentina, Brasil, dan Thailand, menentangnya. Sejak awal perundingan yang terjadi di Geneva Juli 2008, Menteri Perdagangan Indoinesia Marie Elka Pangestu yang mewakili kelompok G-33 sudah menegaskan bahwa kelompok negara-negara berkembang ini tidak akan melanjutkan perundingan jika tuntutan SP dan SSM tidak diakomodasi oleh negara-negara maju.
Sebelum perundingan mengalami kebuntuan, Marie Elka Pangestu mengatakan , delegasi Indonesia sebenarnya telah berhasil memperjuangkan pengecualian produk khusus pertanian dari pemotongan bea. Produk khusus itu ditentukan dengan kriteria ketahanan pangan, keberlanjutan penghidupan dan pembangunan pedesaan. Bagi Indonesia, salah satu produk khusus adalah beras. Dengan keberhasilan itu, artinyasejumlah produk sensitif Indonesia, seperti beras, gula, jagung dan kedelai, telah terlindungi, tidak terkena potongan bea masuk apa pun dibandingkan dengan komitmen kita sebelumnya. Dalam pelaksanaan nya, bila diperlukan untuk melindungi petani, beras misalnya, akan dikenakan bea masuk tinggi. Namun, perundingan ibarat membentur dinding karena kepentingan Indonesia dan G-33 terkait mekanisme pengamanan produk pertanian (SSM) tak terakomodasi dalam draf teks pertemuan yang akan dibahas.
Indonesia konsisten mempertahankan bahwa mekanisme SSM yang ditawarkan dalam teks sangat tidak mengakomodir terhadap kepentingan negara berkembang. Padahal, SSM merupakan hal prinsip yang sangat diperlukan untuk melindungi jutaan petani kecil di negara-negara yang sedang berkembang. SSM merupakan mekanisme yang memperbolehkan negara berkembang melindungi produsennya dari kenaikan volume impor atau penurunan harga dengan menaikkan pajak impor dalam sementara waktu. Mekanisme SSM yang dicantumkan pada teks tidak mudah untuk diterapkan bagi kepentingan pengamanan produk pertanian lokal terhadap impor. Teks tersebut mensyaratkan tambahan bea masuk hanya dapat diterapkan apabila volume impor telah mencapai kenaikan 40 persen dari total impor dan harga mengalami penurunan.
SSM yang diinginkan Indonesia dan G-33 adalah mekanisme pengamanan yang mudah diimplementasikan untuk melindungi petani dari masuknya produk impor yang dapat langsung merugikan mereka. SSM dalam konteks produk pertanian tidak seperti safeguard biasa di sektor industri. Dalam sektor industri, mesin bisa saja dimatikan untuk sementara jika ada ganguan impor. Namun, petani yang jumlahnya banyak tidak bisa diminta berhentikerja karena tanaman sudah tertanam dan hasil panen tidak bisa disimpan lama. Walaupun mendapat banyak tekanan, bahkan dianggap memblok hasil negosiasi, Indonesia dan G-33 terus bertahan terus. Kubu ini juga didukung oleh African Group, africa Caribean Pacific Group (ACP) dan Small and Vulnerable Economies.
Kegagalan pertemuan yang berlangsung di Geneva pada Juli 2008 juga merupakan bukti adanya keberanian dan kekuatan baru untuk menolak perintah negara-negara maju. Bahkan, Direktur Jendral WTO, Pascal Lamy mengatakan, negara berkembang sudah tidak mau lagi terus berada dalam kolonialisme negara-negara maju. Kekuatan China, India, dan Brasil dalam pertemuan WTO sangat signifikan. Khususnya China, sebagai negara yang perkembangannya sangat pesat jika dibandingkan negara lainnya lebih percaya diri sehingga memainkan peranan penting dalam perdebatan perdagangan global. China juga mendapat kritik tajam dari Amerika Serikat. China bersama India berperan penting dalam melindungi petani dari gempuran produk pertanian impor. Amerika Serikat menuduh bahwa India dan China sebagai penyebab utama gagalnya pertemuan yang berlangsung di Geneva tersebut.

BAB III
KESIMPULAN

Dalam sistem perdagangan multilateral saling ketergantungan antara negara semakin kompleks. Setiap negara berupaya untuk memenuhi kepentingan nasionalnya masing-masing. Perbedaan pendapat antara negara maju dan negara berkembang semakin berlarut larut yang menimbulkan konflik yang secara tidak langsung dalam setiap perumusan mengenai kesepakatan tentang sistem perdagangab global. Negara-negara berkembang semkin menunjukkan peran yang signifikan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan dalam organissi perdagangan dunia. Kebangkitan negara-negara dunia ketiga atau negara-negara selatan memperjuangkan kepentingan mereka untuk mencegah dominasi negara-negara maju atau negara-negara utara yang mendominasi perdagangan global.

REFERENSI

Buku
Fakih, Mansour. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Insist Press, Yogyakarta. 2002
Viotti Kauppi. International relations Thepry: realism, Pluralism, Globalism and Beyond. Macmillan Inc 1990.
Nainggolan,Kaman Pertanian Indonesia Kini dan Esok. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 2005
Nuechterlein, Donald C, National Interest A New Approach. Orbis, Spring, 1979.

Artikel
Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Persetujuan Bidang Pertanian (AoA), Departemen Luar Negeri RI, Jakarta, 2004
M Husein Sawit, Kegagalan Perundingan Pertanian WTO di Cancun: Peluang atau ancaman Buat Ekonomi Rakyat, Lihat dalam http://www.ekonomirakyat.org/edisi20/artikel4.html , diakses pada tanggal 3 Juni 2009 pukul 12.30
Nur Hidayati, Joice Tauris Santi. Kegagalan WTO: Kebangkitan Negara Berkembang. Dalam Kompas, Minggu 3 Agustus hal 5

Categories: Catatan Kuliah | Tags: , , , , , , , | 3 Komentar

Post navigation

3 thoughts on “Liberalisasi Perdagangan Produk Pertanian dalam Sistem Perdagangan Dunia. Konflik Antara Utara-Selatan

  1. mantab brooo… lawan-lawan dan lawan!!!

  2. This paragraph is in fact a pleasant one it assists
    new the web viewers, who are wishing for blogging.

  3. It’s really a nice and helpful piece of info. I am happy that you just shared this useful information with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.